PERATURAN KAMPUNG

 PERATURAN REJE KAMPUNG BLANG BENARA



 




  1.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

  2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah

  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

  4.  Bupati adalah Bupati Bener Meriah

  5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

  6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

  7. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  8. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

  9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

  10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

  11. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

  12. Keputusan Badan Perwakilan Kampung adalah semua Keputusan Badan Perwakilan Kampung yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Kampung

  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

  14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB  Kampung,    adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung

  16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

  17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kampung yang diinginkan.

  18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;